kanalsulawesi.com, Bolsel – Dalam upaya memastikan pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024 berjalan sesuai rencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengadakan kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan.
Acara ini berlangsung di Kawasan Perkantoran Panango, dan dihadiri oleh para bendahara dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (14/10/2024).
Kepala BPKPD Lasya L. Mamonto, yang diwakili oleh Sekretaris BPKPD Hengki Pasambuna menyampaikan, sejumlah arahan terkait kebijakan anggaran yang berlaku. Salah satu hal penting yang disampaikan adalah terkait penantian pemerintah daerah atas pengesahan Peraturan Presiden terbaru, yang akan menggantikan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023.
“Pengaturan standar harga dalam APBD 2024 telah ditetapkan sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,” ujar Hengki Pasambuna.
Ia menjelaskan, bahwa standar harga tersebut diatur berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020.
“Ketentuan tersebut mencakup estimasi satuan biaya pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran,” ungkapnya.
Selain itu, Hengki juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengeluaran anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dengan cermat sesuai aturan yang berlaku, memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran,” jelas Hengki.
Lebih lanjut, Terkait pengeluaran belanja rutin triwulan I dan II, Hengki mengungkapkan bahwa pembayaran untuk saat ini belum bisa diajukan.
“Untuk SKPD yang menangani proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), kami harap segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memperlancar proses pengajuan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan di lapangan,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran mendukung tercapainya target pembangunan pada tahun 2024.
Pembinaan ini menjadi langkah penting dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan mendorong pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
