Kanalsulawesi.com, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Jumat (29/05/2025).
Dalam kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, mengumumkan bahwa dari seluruh entitas yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara satu daerah belum berhasil memperoleh predikat tersebut.
Meski mayoritas pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP, BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara tetap menyoroti sejumlah temuan yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi. Di antaranya adalah kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp13,80 miliar yang tersebar di 14 entitas. Atas temuan tersebut, pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan penyetoran pengembalian sebesar Rp3,32 miliar.
Selain itu, ditemukan kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada 716 pegawai dengan total nilai Rp3,83 miliar pada 13 entitas. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pengembalian sebesar Rp464,99 juta. BPK juga mencatat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal sehingga menyebabkan kekurangan penerimaan sebesar Rp2,10 miliar pada 14 entitas, dengan tindak lanjut penyetoran senilai Rp94,19 juta.
Temuan lainnya adalah kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada 1.062 pegawai dengan nilai mencapai Rp1,56 miliar pada 10 entitas. Pemerintah daerah telah melakukan pengembalian sebesar Rp699,26 juta.
Menyikapi hasil pemeriksaan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Kami berharap pada tahun ini, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan capaian indikator kesejahteraan rakyat. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Iskandar Kamaru didapuk mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara yang hadir untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Menurutnya, opini WTP merupakan pencapaian yang patut dibanggakan, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya,” ujar Iskandar.
Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran BPK RI atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan, sekaligus memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan dan kunjungan ke daerah.
Dalam sambutannya, Iskandar turut menyoroti capaian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“13 daerah yang berhasil mencapai WTP, khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” tambahnya.
Acara penyerahan LHP LKPD tersebut turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, para ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BPKPD, serta sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif lainnya. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, Inspektur Daerah, Kepala BPKPD Kabupaten Bolsel, serta para tamu undangan lainnya.
Dengan raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Naskah ini sudah menggunakan format berita media online dengan unsur judul, lead, isi, kutipan narasumber, dan penutup. (Infotorial)
