Kanalsulawesi.com – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si bersama Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025 yang digelar di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (13/08/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua KPK Johanes Tanak. yang mengingatkan seluruh peserta agar menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan. Setiap orang yang menyalahgunakan uang negara akan ditindak pidana karena merugikan masyarakat dan negara. Mari kita bersyukur, tidak berlebihan, dan menjaga integritas,” tegasnya.
Johanes menambahkan, sesuai arahan Presiden RI, seluruh elemen bangsa harus mewujudkan Indonesia tanpa korupsi demi kesejahteraan rakyat.
“Sulut dapat menjadi barometer daerah bebas korupsi dan mendorong pembentukan karakter antikorupsi sejak dini, khususnya melalui pendidikan,” harapnya.
Rakor diawali dengan presentasi Gubernur Sulut bersama Ketua DPRD Sulut terkait permasalahan korupsi di daerah tersebut.
Selanjutnya, para Bupati/Wali Kota se-Sulut bersama Ketua DPRD masing-masing memaparkan langkah pencegahan korupsi di wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan, komitmen Pemkab Bolsel dalam menjaga integritas dan kepatuhan administrasi.
Ia menyebut, Bolsel menempati posisi pertama dalam pelaporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta telah mengimplementasikan modul pembelajaran antikorupsi dari KPK di dunia pendidikan sejak 2020.
“Bolsel sejalan dengan pemerintah provinsi dan Presiden RI dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Rumah Tahanan KPK oleh Gubernur Sulut, jajaran KPK, kepala daerah, dan pimpinan DPRD se-Sulut.
Acara ditutup dengan penandatanganan lembar komitmen bersama antara kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Sulut.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten III Setda Bolsel, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, para Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, serta tamu undangan lainnya.
