Kanalsulawesi.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pesona. Di tengah berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bolsel mampu mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah selama lebih dari satu dekade tanpa terputus.
Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, usai menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara di Manado, Jumat (29/5/2026).
Menurut Arifin, mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah. Capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Opini WTP ke-12 kali secara berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemkab Bolsel terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, raihan tersebut bukan hanya menjadi prestasi pemerintah daerah semata, tetapi juga merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Bolsel. Menurutnya, opini WTP mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Lebih lanjut, Arifin turut menyampaikan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selama ini aktif melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran,” katanya.
Opini WTP sendiri merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan raihan tersebut, Pemkab Bolsel kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Infotorial)
