Kanalsulawesi.com , Bolsel – Bupati H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi didampingi Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Bolsel, Ny. Hj. Selpian Kamaru-Manoppo, resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu dan melakukan pengukuhan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bolsel di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (4/12/2025).
Pengukuhan Tim Pembina Posyandu dilakukan langsung oleh Selpian Kamaru-Manoppo. Agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan pelayanan dasar berbasis masyarakat.
Iskandar kamaru menyampaikan, bahwa Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang berperan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, balita, lansia, hingga masyarakat umum.
“Keberadaan pengurus dan kader Posyandu yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki kepedulian sosial tinggi menjadi syarat utama agar kegiatan Posyandu berjalan optimal. Saat ini, Bolsel memiliki 9 Puskesmas dan kader Posyandu di seluruh desa,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya integrasi enam layanan standar (6 SPM) yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
“Seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketertiban,” ungkapnya.
Menurutnya, integrasi ini akan mempermudah masyarakat mengakses layanan dasar secara terpadu.
“Perlunya kesiapan OPD teknis untuk memastikan pelaksanaan 6 SPM berjalan efektif dan tepat sasaran,” Kata Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iskandar turut memaparkan perkembangan sejumlah program pembangunan daerah. Progres pembangunan kawasan permukiman Motandoi Selatan kini mencapai 80 persen dan terus dipercepat penyelesaiannya.
Selain itu, Bolsel juga berhasil lolos ke tahap selanjutnya dalam program pembangunan kawasan pesisir (boulevard) dan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang menerima bantuan tersebut. Kawasan itu nantinya akan dilengkapi ruang khusus bagi para pelaku UMKM.
Bupati juga menginstruksikan para Sangadi untuk mendata seluruh anak usia sekolah yang belum mengakses layanan pendidikan.
“Tidak boleh ada anak Bolsel yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Pendataan ini harus menjadi perhatian setiap desa,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi serta melakukan evaluasi rutin atas berbagai permasalahan layanan dasar, demi memastikan program pemerintahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
