Kanalsulawesi.com, Bolsel – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel yang digelar di Hotel Swis-Bel, Manado, Senin (26/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran strategis BPD dalam mendorong efisiensi anggaran dan kemandirian ekonomi desa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda Bolsel, sejumlah pimpinan OPD, para sangadi (kepala desa), serta seluruh anggota BPDdari berbagai desa di Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam memperkuat kapasitas BPD sebagai lembaga strategis di tingkat desa.
“Ini merupakan langkah strategis agar BPD memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan di desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deddy juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah pada tahun 2026, khususnya terkait efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Sektoral (ADS).
“ADS yang tadinya sebesar Rp59 miliar pada tahun 2025 akan turun menjadi Rp52 miliar pada tahun 2026. Begitu juga dengan ADD yang turun dari Rp38 miliar menjadi Rp33 miliar,” jelasnya.
Dengan adanya penurunan tersebut, Deddy menekankan pentingnya peran BPD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memastikan seluruh program desa tetap berpihak pada masyarakat.
“BPD harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat. Saya berharap melalui Bimtek ini, kapasitas BPD semakin kuat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga desa,” tambahnya.
Wabup juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya melalui Koperasi Merah Putih (KPM) yang diharapkan dapat menjadi wadah penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, Deddy mengungkapkan, bahwa mulai tahun 2026 tidak akan ada program pembangunan fisik yang dibiayai oleh APBD daerah.
Oleh karena itu, ia meminta agar setiap program desa dikaji dengan matang agar tetap relevan dan tepat sasaran, meski tanpa tambahan anggaran dari pemerintah daerah.
“Seluruh elemen desa, termasuk BPD, harus ikut mensosialisasikan kebijakan efisiensi anggaran ini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pesannya.
Di akhir sambutannya, Wabup Deddy juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Bolsel yang berhasil meraih penghargaan dalam penurunan angka stunting di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah desa yang terus mendukung program-program kesehatan dan gizi masyarakat,” tutupnya.
