KOTAMOBAGI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Kantor BPKP Sulut, Manado, Senin (6/10/2025).
Wali Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib, Sp.M, menyampaikan bahwa kerja sama ini bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Pemkot.
“Kami ingin membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan terukur agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan, pelaksanaan rencana aksi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menjelaskan bahwa dokumen rencana aksi mencakup sejumlah langkah konkret, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, penanaman budaya anti-korupsi, hingga penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian kecurangan.
“Ini bukan hanya komitmen di atas kertas, tapi akan menjadi panduan operasional yang terintegrasi, termasuk dalam kerja sama investigasi dengan BPKP,” tegas Yusrin.
Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, menyambut baik langkah yang diambil Pemkot Kotamobagu tersebut. Ia menilai kerja sama ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat integritas birokrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat lokal.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemkot Kotamobagu. Ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Dengan kerja sama ini, Pemkot Kotamobagu berharap tercipta pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi di seluruh lini pelayanan publik.*
