BOLMONG-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Untuk pertama kalinya dalam kepemimpinan Bupati Yusra Ahabsy dan Wabup Dony Lumenta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo kepada Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi bersama Ketua DPRD Bolmong Tonny Tumbelaka di Aula Klabat, Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (29/5/2026).
Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Syukur Alhamdulillah, Kabupaten Bolmong kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sulut atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025,” ujar Yusra.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI beserta tim pemeriksa yang dinilai telah menjalankan proses audit secara profesional dan independen selama pemeriksaan berlangsung.
“Pemkab Bolmong sangat mengapresiasi kerja keras BPK dan tim yang telah melaksanakan tugasnya dengan profesional dan independen. Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
“Opini WTP ini mencerminkan kerja keras seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bolmong dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bolmong Tonny Tumbelaka, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Renti Mokoginta, serta Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Fanny Popitod.
(Midi)
