kanalsulawesi.com, Manado – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencatatkan progres positif dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah. Setelah menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, kini Bolsel kembali menjadi daerah pertama yang memasuki tahapan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (19/11/2026).
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolsel dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, DR (Cand) Marzanzius Arvan Ohy, S.STP., M.AP., bersama jajaran TAPD dan tim review Pemerintah Kabupaten Bolsel.
Sementara itu, tim evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dipimpin Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Clay Dondokambey, S.STP., M.AP., didampingi Auditor Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Praseno Hadi, M.M., Ak., serta jajaran tim evaluasi.
Evaluasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Tujuannya untuk memastikan rancangan anggaran daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan daerah.
Capaian Bolsel sebagai daerah pertama yang menetapkan sekaligus memasuki tahapan evaluasi APBD 2027 ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TAPD.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berharap proses evaluasi tersebut dapat segera menghasilkan rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Bolsel dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Lebih dari itu, percepatan tahapan penyusunan APBD diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.






