kanalsulawesi.com, Bolsel – Sinergitas antara eksekutif dan legislatif kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat rakyat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui mekanisme check and balance.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, dalam Rapat Paripurna Tahap II Tahun Sidang ke-2 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (29/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ariffin Olii, didampingi jajaran pimpinan dan anggota dewan. Hadir pula Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, para asisten, pimpinan perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bolsel.
Agenda utama rapat meliputi penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta pengesahan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan seluruh anggota legislatif atas kontribusi pemikiran serta masukan konstruktif selama proses pembahasan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Terkait relokasi masyarakat di wilayah Pintadia, pemerintah daerah berkomitmen segera menuntaskannya. Lahan dan bangunan telah disiapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat peningkatan layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih. Bupati menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki kapasitas pipa air di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Sebagai langkah lanjutan, Pemda tengah menyiapkan peraturan bupati terkait retribusi air bersih.
Dalam forum tersebut, Bupati juga mengungkapkan rencana kerja sama internasional melalui program Sister City antara Kabupaten Bolsel dan salah satu kota di Jepang. Komunikasi dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado telah terjalin, dengan agenda kunjungan wali kota dari Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2026.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya pengembangan perikanan melalui penanaman modal asing, hibah lahan seluas 5 hektare di Dudepo, bantuan armada pemadam kebakaran dan ambulans, serta peluang penempatan 200 tenaga kerja lulusan SMK asal Bolsel setiap tahun ke Jepang.
Untuk mendukung program itu, pemerintah daerah akan memfasilitasi pelatihan bahasa dan peningkatan keterampilan bagi calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan bersama atas diterimanya LKPJ Tahun 2025 serta persetujuan tujuh Ranperda inisiatif pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (infortorial)
