Kanalsulawesi.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan di Ruang Berkah, Kantor Bupati, Kamis (15/01/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah serta Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii. Konsultasi publik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung, sementara unsur Forkopimda, para camat, serta undangan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan, bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang akan menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujarnya.
Ia menekankan, bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis yang masih dihadapi daerah.
“Perencanaan yang berkualitas akan menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan ke depan,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027, yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Diantaranya pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang,” tuturnya.
“Pemerintah daerah juga mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik,” Tambah Iskandar Kamaru.
Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi.
“Guna meningkatkan produktivitas dan daya saing produk daerah,” jelasnya.
Iskandar Kamaru mengingatkan, seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak sekadar menjadi formalitas.
“Saya menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik ini benar-benar dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Konsultasi publik Ranwal RKPD 2027 ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyerap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
