KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menunjukkan komitmennya dalam melindungi hasil karya inovatif melalui penyelenggaraan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digelar pada Selasa, 29 Juli 2025.
Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di ruang rapat Bappelitbangda Kotamobagu serta melalui platform Zoom Meeting, berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bappelitbangda Kotamobagu, Chelsia Paputungan, ST., ME., mewakili Sekretaris Daerah.
Dalam sambutannya, Chelsia menegaskan pentingnya pemahaman terhadap HAKI sebagai instrumen perlindungan hukum atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, baik dalam bentuk digital maupun non-digital.
“HAKI merupakan kepemilikan atas karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti hak cipta dan kekayaan industri. Perlindungan ini menjadi sangat penting di tengah pesatnya perkembangan inovasi daerah,” ujar Chelsia.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini HAKI telah menjadi bagian dari indikator dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025 yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Pemkot berkomitmen memfasilitasi proses pendaftaran HAKI terhadap setiap inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kemenkumham Sulut, Ridel Tumbel, SH., MH., yang merupakan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.
Dalam pemaparannya, Ridel menjelaskan dua kelompok utama dalam HAKI, yakni hak cipta untuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta hak kekayaan industri yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda, Liskawati Mokodompit, S.Pi, menuturkan bahwa pihaknya akan segera menginventarisasi inovasi yang telah dihasilkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat.
Dimana langkah ini dilakukan untuk memastikan karya-karya tersebut dapat terdaftar secara resmi dan memperoleh pengakuan hukum.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah, termasuk para Kepala UPTD, Camat, Sangadi, dan Lurah. Tingginya partisipasi peserta mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat terhadap pentingnya perlindungan atas kekayaan intelektual.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Kotamobagu berharap lahir lebih banyak karya orisinal dari daerah yang tidak hanya kreatif dan solutif, tetapi juga terlindungi secara hukum, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. ***
