KanalSulawesi.Com – Norma Ali kembali menegaskan keseriusannya memperjuangkan hak-haknya dalam perseteruan dengan CM.
Kali ini, Norma memilih membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan penggelapan dan/atau penipuan dalam kerja sama bisnis jilbab.
Norma mengaku sengaja datang jauh-jauh ke Jakarta untuk memastikan persoalan yang dihadapinya mendapatkan penanganan melalui jalur hukum. Ia menegaskan, kebenaran tidak seharusnya dibungkam oleh tekanan maupun gertakan laporan hukum di daerah.
“Saya datang jauh-jauh ke Bareskrim Mabes Polri ini untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam pakai gertakan laporan di daerah,” tegas Norma Ali.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh bukti transfer dan data transaksi yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah diserahkan secara resmi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Norma, bukti-bukti tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk menelusuri duduk perkara dan mengungkap persoalan yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kerja sama bisnis tersebut.
Norma berharap penyidik Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti pengaduannya, termasuk memanggil pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.
“Harapan saya, penyidik Mabes Polri segera memproses dan memanggil pihak terlapor supaya semuanya terang benderang. Biar publik dan hukum yang menilai siapa yang sebenarnya berbuat curang dan menahan hak orang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Norma Ali telah mengadukan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 486 dan/atau penipuan sebagaimana Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Persoalan tersebut berawal dari kerja sama pembuatan jilbab yang disepakati pada 24 Mei 2023.
Dengan diserahkannya bukti-bukti tersebut, Norma berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan profesional. Ia menegaskan ingin persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan membuktikan posisinya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi CM maupun pihak terkait lainnya. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pengaduan ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.(Svdr)
