KanalSulawesi.Com – Dugaan ketidaksesuaian keterangan dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap tiga bersaudara asal Kabupaten Minahasa Selatan menjadi sorotan. Ketiganya diduga memberikan keterangan yang tidak sejalan dengan dokumen resmi Pemerintah Filipina terkait pengakuan status kewarganegaraan mereka.
Ketiga individu tersebut masing-masing berinisial L.N.T., R.N.T., dan I.N.T. Dugaan ini mencuat setelah keterangan yang disampaikan kepada petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara dibandingkan dengan tiga surat penetapan (Order) yang diterbitkan Bureau of Immigration, Department of Justice, Republik Filipina.
Mengaku Tak Pernah Memiliki Dokumen Filipina
Dalam surat tanggapan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut Nomor WIM.25-HK.02.03-1111 tertanggal 5 Juni 2026, dipaparkan hasil pengumpulan bahan keterangan dan pengawasan keimigrasian terhadap ketiganya yang berlangsung pada 2–3 Juni 2026 di Kabupaten Minahasa Selatan.
Pada poin keenam surat tersebut, ketiganya menerangkan bahwa mereka lahir di Manila, Filipina, dari pasangan ibu berkewarganegaraan Filipina berinisial N.N. dan ayah berkewarganegaraan Indonesia berinisial R.T.
Mereka juga menyampaikan bahwa masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an menggunakan paspor gandeng milik ayah kandung. Selanjutnya, pengurusan paspor Indonesia dilakukan melalui Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan Pontianak.
Namun, saat menjalani wawancara dengan petugas imigrasi, ketiganya menyatakan tidak pernah memiliki paspor Filipina maupun mengurus dokumen sebagai penduduk negara tersebut.
“Ketiga orang tersebut menyatakan tidak pernah memiliki paspor Filipina maupun tidak pernah mengurus dokumen sebagai penduduk Filipina,” demikian kutipan dalam surat tanggapan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani.
Tiga Dokumen Filipina Memuat Pengakuan Kewarganegaraan
Keterangan tersebut menjadi perhatian setelah adanya tiga dokumen resmi berupa surat penetapan (Order) dari Bureau of Immigration, Department of Justice, Republik Filipina, yang diterbitkan di Manila pada 19 April 1991.
Ketiga dokumen itu ditandatangani Associate Commissioner Jorge V. Sarmiento atas permohonan ibu kandung mereka, yang tercatat sebagai pemohon (Petitioner/Mother).
Masing-masing dokumen diterbitkan atas nama L.N.T., R.N.T., dan I.N.T. Di dalamnya tercantum penetapan yang mengakui ketiganya sebagai warga negara Filipina berdasarkan Konstitusi Filipina 1973 Pasal III, Bagian 1, Ayat 2.
Dokumen tersebut juga memuat pengakuan atas hak dan keistimewaan sebagai warga negara Filipina. Ketiganya disebut berhak memperoleh Sertifikat Identifikasi (Identification Certificate) setelah memenuhi pembayaran biaya resmi.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kewajiban membayar Exit Clearance Certificate (ECC) apabila meninggalkan wilayah Filipina dengan menggunakan paspor atau dokumen perjalanan asing.
Perbedaan antara isi dokumen tersebut dan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan Imigrasi Sulut memunculkan pertanyaan mengenai riwayat pengurusan dokumen serta status kewarganegaraan ketiganya.
Berawal dari Permohonan Penelitian Kewarganegaraan
Pemeriksaan terhadap ketiga bersaudara tersebut bermula dari surat permohonan Adv. A. Simanjuntak, SH, tertanggal 25 Mei 2026, terkait pemeriksaan dan penelitian peralihan kewarganegaraan mereka.
Dalam hasil pemeriksaan awal, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut menyampaikan belum menemukan pelanggaran keimigrasian yang dapat menjadi dasar penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian.
Ketiganya diketahui telah mengantongi sejumlah dokumen administrasi kependudukan Indonesia, di antaranya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta paspor Republik Indonesia.
Dokumen tersebut diperoleh melalui proses perpindahan domisili dari Pontianak ke Desa Kinamang I, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, pada pertengahan 2025.
Dengan munculnya tiga surat penetapan Pemerintah Filipina tertanggal 19 April 1991, persoalan ini masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Terutama menyangkut riwayat pengakuan kewarganegaraan, proses peralihan status kewarganegaraan, serta kesesuaian keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan keimigrasian.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan mengenai hasil verifikasi lanjutan atas keaslian maupun status hukum ketiga dokumen Filipina tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi seluas-luasnya kepada ketiga bersaudara maupun Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
