Kanalsulawesi.com, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) apresiasi tinggi atas langkah strategis Pemerintah Kabupaten, di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid dalam menuntaskan permukiman kumuh dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, dalam seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan hunian terpadu di Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, pada Rabu (14/5/2025).
“Sebagai wakil rakyat, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ini bukan hanya proyek fisik, tetapi wujud nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil. Kami di DPRD mendukung penuh, dan akan mengawal agar pembangunan ini tepat sasaran serta sesuai aturan,” ujar Arifin.
Ia menambahkan, proyek ini didanai dari berbagai sumber seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu (PPKT), Corporate Social Responsibility (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Dana Desa (APBDes). Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sebagai bentuk kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan program berorientasi kesejahteraan rakyat.
“Kami akan pastikan proses pembangunan dan distribusi bantuan rumah berjalan dengan prinsip akuntabilitas. DPRD akan turun langsung mengawasi agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik,” tegas Arifin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, menyebut bahwa inisiatif relokasi warga pesisir ke hunian terpadu yang layak dan sehat merupakan langkah monumental. Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi dari program ini akan terasa dalam jangka panjang, termasuk potensi pembentukan kampung wisata nelayan di lahan bekas permukiman lama.
“Ini pencapaian luar biasa. Bolsel menjadi daerah penerima DAK PPKT tertinggi secara nasional dua tahun berturut-turut. Kami siap bersinergi dengan OPD teknis dan mitra terkait untuk percepatan realisasi program,” kata Zulkarnain.
Adapun program pembangunan kawasan hunian terpadu ini meliputi pembangunan 220 unit rumah, instalasi penyediaan air minum (IPA) dengan 552 sambungan rumah, drainase, jalan lingkungan, TPS3R, kendaraan sampah, dan fasilitas sanitasi dasar. Selain itu, 20 unit rumah tambahan dibangun melalui CSR PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta disertai dukungan dari berbagai pihak seperti sertifikat tanah dari ATR/BPN, layanan WiFi gratis dari PT Telkomsel, dan pengembangan UMKM lokal oleh Universitas Bina Nusantara.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi model pengentasan permukiman kumuh berbasis kolaborasi yang berkelanjutan di Indonesia.
