Kanalsulawesi.com, Bolsel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah untuk ajaran Tahun 2025, yang bertempat di Aula SMP N 1 Molibagu, Kanis (24/04/2025).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Disdikbud Hj Rante Hattani yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Sujito Laiya, S.Pd. Agenda rutin ini menekankan penguatan peran MKKS dan MGMP dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Sujito Laiya menyampaikan, para kepala sekolah berdiskusi mengenai pentingnya menjadikan forum ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai ruang konsolidasi, koordinasi, serta wadah lahirnya ide-ide inovatif dalam pembelajaran.
“kegiatan MGMP difokuskan pada peningkatan kualitas penyusunan soal ujian. Guru-guru diarahkan untuk menyusun soal yang sesuai dengan prinsip pedagogi dan teori Taksonomi Bloom, sehingga instrumen asesmen yang dihasilkan lebih terstruktur dan seimbang,” ujarnya.
Sujito mengungkapkan, kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut oleh para kepala sekolah dan guru, sebagai bentuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Ujian Sekolah 2025.
“Disdikbud Bolsel menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, melalui program-program strategis yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong agar MKKS menjadi ruang kolaboratif dan inovatif, tempat lahirnya ide-ide segar yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah.
“Sehingga berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran,” ungkap Kabid Dikdas dalam sambutannya mewakili Kadis.
Sebagai penguatan materi, Samurdin selaku Koordinator Pengawas Kabupaten Bolsel turut memberikan paparan mengenai dua regulasi penting.
Samurdin mengatakan, Perdirjen GTK Nomor 4831 Tahun 2023 dan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024, Regulasi ini membawa perubahan signifikan, khususnya terkait penghapusan jabatan fungsional pengawas dan pengalihan fungsi pengawasan ke arah pembinaan serta supervisi akademik guru di satuan pendidikan.
“Perubahan regulasi ini adalah momentum untuk memperkuat peran pengawas sebagai mitra strategis dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan,” pungkasnya.
