BOLMONG-DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Panitia Khusus (Pansus) resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmong Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka menyerahkan rekomendasi strategis kepada Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.
Pansus DPRD dalam laporannya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolmong di berbagai sektor pembangunan. Meski demikian, DPRD juga menyoroti sejumlah kelemahan dan kekurangan yang dinilai masih ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka menyampaikan bahwa LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan,” ujar Tony.
Para rapat paripurna itu, Rekomendasi LKPJ itu dibacakan anggota Pansus Fitri Koagow, bahwa
Pembahasan LKPJ sendiri dilaksanakan sejak 30 Maret hingga 11 Mei 2026. Dalam proses tersebut, Pansus telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Dari hasil pembahasan, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah daerah. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pansus meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam penyusunan dokumen LKPJ agar tidak terjadi perbedaan data maupun angka antara laporan LKPJ dan laporan realisasi anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, DPRD juga meminta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan guna menciptakan sinkronisasi program dan kegiatan yang lebih efektif.
Pansus turut menyoroti tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal maupun eksternal, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang disebut masih berulang setiap tahun. Pemerintah daerah diminta segera melakukan percepatan penyelesaian terhadap seluruh rekomendasi tersebut.
Di sektor pengelolaan keuangan daerah, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar dapat meminimalisir besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pansus juga kata Fitri meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Sementara pada bidang pembangunan dan infrastruktur, DPRD meminta agar setiap proyek pembangunan memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Adapun pada bidang kesejahteraan masyarakat, DPRD meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran hibah dan bantuan sosial tepat sasaran dengan menggunakan data yang valid dan terintegrasi. Pemerintah daerah juga diminta memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pengawasan terhadap fasilitas kesehatan.
Bupati Yusra Alhabsyi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bolmong, khususnya Panitia Khusus LKPJ, yang telah melaksanakan pembahasan secara objektif dan konstruktif.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bolmong.
Bupati Yusra menegaskan, seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
(Midi)
