KOTAMOBAGU- Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus guru yang tengah berlangsung di Kota Kotamobagu menjadi sorotan publik. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Kotamobagu, Refly Setiawan Mamonto (RSM) angkat bicara dan mendesak Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap para peserta seleksi.
“Kami minta Dinas Pendidikan memastikan bahwa peserta yang diajukan dalam seleksi PPPK benar-benar menjalankan tugas sebagai guru. Jangan sampai ada oknum yang hanya terdaftar di Dapodik tapi tidak pernah mengajar,” tegas Refly, Sabtu (10/5/2025).
Menurut RSM, keberadaan data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) belum cukup menjadi tolok ukur bahwa seseorang aktif menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.
RSM menekankan pentingnya pengecekan langsung ke lapangan atau minimal konfirmasi dari kepala sekolah sebagai bentuk validasi tambahan.
Ia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak disusupi oleh kepentingan tertentu yang bisa merugikan para guru yang benar-benar berjuang dan aktif mengajar selama ini. “Ini menyangkut kualitas pendidikan di daerah kita. Jangan sampai seleksi ini hanya formalitas dan membuka celah bagi guru-guru fiktif,” tambahnya.*
