KanalSulawesi.Com – Perseteruan bisnis antara pengusaha dagang jilbab asal Kotamobagu, Sulawesi Utara, Norma Ali Paputungan dengan CM memasuki babak baru.
Merasa hak ekonominya belum terpenuhi dan keberatan dengan munculnya laporan pencemaran nama baik terhadap dirinya di tingkat daerah, Norma memilih membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Mabes Polri.
Pada Rabu (11/11/2026), Norma secara resmi mendaftarkan laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 486 dan/atau penipuan sebagaimana Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026), Norma menegaskan langkah tersebut merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan hak ekonomi yang menurutnya belum dipenuhi dalam hubungan kerja sama bisnis jilbab dengan pihak CM.
“Langkah ini saya tempuh sebagai bentuk perlawanan hukum atas hak ekonomi saya yang diduga digelapkan. Selama masa kerja sama, saya telah memenuhi komitmen pemesanan dan pelunasan puluhan ribu pcs produk hijab yang tercatat valid di mutasi rekening bank. Namun, hak reward logam mulia yang dijanjikan justru terus dihindari,” tegas Norma.
Minta Perlindungan Langsung kepada Kapolri
Tidak hanya melaporkan dugaan tindak pidana pokok ke Bareskrim, Norma juga mengambil langkah lain dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri melalui Karowassidik Bareskrim Polri.
Surat tersebut turut ditembuskan kepada Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Kapolda Jawa Barat, serta Kapolresta Bandung.
Norma menyebut surat permohonan perlindungan hukum tersebut telah diterima oleh Staf Polda Jawa Barat pada 13 November 2026.
Langkah ini, menurutnya, dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tekanan hukum maupun upaya pembungkaman terhadap dirinya di tengah proses pelaporan dugaan tindak pidana yang lebih dahulu ditempuh.
Ia berharap persoalan yang dilaporkannya di tingkat pusat dapat ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah disiapkan.
Bantah Sengaja Membuka Identitas CM di Media Sosial
Di sisi lain, Norma turut memberikan tanggapan terhadap laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan ke Polresta Bandung.
Ia menilai laporan tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang lebih dahulu diadukannya, yakni dugaan penggelapan dan penipuan dalam hubungan kerja sama bisnis.
Norma juga membantah tudingan bahwa dirinya sengaja membuka identitas asli pihak CM ke ruang publik. Menurutnya, dalam unggahan media sosial, ia justru berhati-hati dengan hanya menggunakan inisial dan tidak menyebutkan identitas lengkap pihak yang dimaksud.
“Dalam unggahan di media sosial, saya sangat berhati-hati dengan hanya menggunakan inisial dan semata-mata bertujuan menagih hak serta membela diri. Terbukanya identitas CM hingga diketahui publik justru dipicu oleh tindakan pihak ketiga dari lingkaran mereka sendiri berinisial DM alias Dedeng, yang mengunggah foto bersama dan menautkan langsung identitas CM,” jelas Norma.
Ia mengaku memiliki sejumlah bukti berupa tangkapan layar dan dokumentasi dari netizen yang sebelumnya tidak mengetahui siapa sosok di balik inisial CM. Namun, setelah unggahan DM alias Dedeng beredar, sejumlah netizen akhirnya mengetahui identitas pihak yang dimaksud.
Norma menyebut bukti-bukti tersebut akan menjadi bagian dari bahan klarifikasi untuk menjelaskan kronologi terbukanya identitas CM di media sosial.
Atas dasar itu, Norma menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk melakukan pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan. Ia berharap penyidik dapat memeriksa seluruh bukti dan kronologi secara objektif sebelum mengambil kesimpulan.
Siapkan Bukti Transaksi dan Saksi untuk Diuji Penyidik
Dalam menghadapi proses hukum, Norma mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung.
Di antaranya bukti transaksi perbankan, dokumen kesepakatan kerja sama secara digital atau memorandum of understanding (MOU), serta keterangan sejumlah saksi fakta yang mengetahui langsung rangkaian hubungan bisnis tersebut.
Ia juga merujuk Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar argumentasinya terkait pembelaan diri dan kepentingan umum.
Norma berharap seluruh bukti tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh oleh penyidik sehingga duduk perkara menjadi terang dan tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
Norma: Ini Bukan Lagi Sekadar Soal Nominal
Bagi Norma, persoalan yang kini diperjuangkannya bukan semata-mata menyangkut nilai materi atau nominal reward yang dipersoalkan.
Ia menyebut perkara tersebut berkaitan dengan komitmen dalam hubungan kemitraan bisnis sekaligus kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjalankan usaha.
“Ini bukan lagi sekadar soal nominal, melainkan soal komitmen dan penegakan keadilan agar tidak ada lagi mitra bisnis atau masyarakat kecil dari daerah yang haknya dirampas lalu dibungkam dengan ancaman hukum,” tutupnya.
Norma berharap Bareskrim Mabes Polri dapat menindaklanjuti pengaduannya dan memeriksa seluruh bukti maupun keterangan saksi yang telah disiapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CM maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas pernyataan Norma. Seluruh dugaan yang disampaikan masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.(Svdr)






