JAKARTA — Polemik sengketa kemitraan bisnis jilbab antara pengusaha asal Kotamobagu, Norma Ali Paputungan (Ma’arfa), dengan pemilik konveksi berinisial CM memasuki babak baru. Menanggapi pernyataan CM di salah satu media massa pada Jumat (13/11/2026), Norma menegaskan bahwa seluruh dalih yang disampaikan pihak terlapor justru membuka kontradiksi baru yang kini tengah diuji oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Mabes Polri.
Norma menyatakan bahwa langkah hukumnya mendatangi langsung Bareskrim Polri di Jakarta pada Rabu (11/11/2026) adalah bentuk keseriusan agar pokok perkara dugaan penipuan (Pasal 492 KUHP) dan penggelapan (Pasal 486 KUHP) diusut secara tuntas tanpa ada pengalihan isu.
1. Soroti Kejanggalan Target 22.500 Kodi dan Klaim Periode 2024
Norma secara tajam menyoroti pernyataan CM di media yang mengklaim syarat pencapaian reward 15 gram emas adalah pemesanan sebanyak 22.500 kodi dan baru berlaku pada Mei 2024. Jika dikonversikan, angka 22.500 kodi tersebut setara dengan 450.000 potong (pcs) jilbab.
“Publik dan penyidik bisa menilai sendiri logikanya. Angka 22.500 kodi atau setara 450.000 pcs jilbab untuk hadiah 15 gram emas adalah angka yang sangat tidak masuk akal dan berubah-ubah. Selain itu, klaim yang membatasi aturan hanya untuk orderan 2024 juga bertentangan dengan kesepakatan awal. Saat pertemuan tatap muka di Jakarta pada Mei 2024 lalu, disepakati bahwa seluruh orderan yang sudah masuk sejak tahun 2023 turut diakumulasikan ke dalam hitungan reward tersebut dengan satuan per pcs agar saya tergerak memesan dalam volume besar. Namun setelah puluhan ribu pcs barang dari 2023 hingga 2024 saya lunasi melalui transfer bank, aturan itu kembali diputarbalikkan,” tegas Norma dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
1. Bantah Isu Utang Rp50 Juta, Tegaskan Pelunasan Sekali Bayar Ratusan Juta
Terkait narasi CM di media yang menyinggung soal modal usaha dan mempertanyakan klaim utang Rp50 juta, Norma menilai hal tersebut sebagai upaya mengaburkan inti masalah.
“Laporan saya di Bareskrim Mabes Polri bukan soal pinjam-meminjam utang Rp50 juta, melainkan dugaan penggelapan hak emas reward atas akumulasi pesanan puluhan ribu pcs jilbab yang sudah saya lunasi. Sistem pembayaran setelah barang tiba adalah tempo dagang biasa yang seluruhnya sudah saya transfer lunas ke rekening perusahaan maupun pribadi terlapor. Bahkan pelunasannya bukan hanya puluhan juta, tetapi dalam sekali bayar ada yang mencapai ratusan juta rupiah,” jelasnya.
1. Siapkan Saksi Kunci Berinisial AF Terkait Pembocoran Privasi Konveksi
Norma juga menyoroti pengakuan terbuka CM di media mengenai pemasokan produk kepada pihak lain dengan dalih perbedaan wilayah kota. Menurut Norma, hal tersebut justru memperkuat bukti pelanggaran Poin 2 Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 24 Mei 2023 yang mewajibkan kedua belah pihak menjaga kerahasiaan jumlah orderan, harga, dan data konveksi.
Lebih lanjut, Norma mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi saksi kunci yang mengetahui secara langsung tindakan CM membocorkan privasi produksi dan penjahitan jilbab miliknya di konveksi terlapor.
“Saya sudah menyiapkan saksi kunci berinisial AF yang menyaksikan dan mengetahui langsung bahwa terlapor telah membocorkan privasi produksi serta penjahitan jilbab saya di konveksi miliknya. Jadi bukan sekadar asumsi, semua ada saksi faktanya yang siap memberikan keterangan resmi di hadapan penyidik Bareskrim,” ungkap Norma.
“Ma’arfa datang jauh-jauh ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam pakai gertakan laporan di daerah. Seluruh bukti asli mutasi rekening koran bank sejak 2023, perjanjian kerja sama, jejak digital, hingga saksi-saksi pertemuan Jakarta sudah diserahkan resmi ke Dittipidum Bareskrim Polri. Saya sangat siap jika penyidik menjadwalkan konfrontasi langsung dan melakukan audit menyeluruh terhadap pembukuan rekening bisnis terlapor agar semuanya terang benderang,” pungkasnya.
Selain mengawal laporan pidana di Bareskrim Mabes Polri, Norma juga telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pimpinan Polri guna mengantisipasi upaya kriminalisasi balik atas pelaporan pencemaran nama baik yang kini ditangani di Polresta Bandung.
