KanalSulawesi.Com – Polemik dokumen keimigrasian tiga bersaudara asal Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), masing-masing berinisial L.N.T., R.N.T., dan I.N.T., kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga paspor Republik Indonesia yang disebut diurus di Pontianak, Kalimantan Barat.
Sumber berinisial RDT mempertanyakan bagaimana ketiganya bisa memperoleh dokumen kependudukan dan paspor Indonesia di Pontianak, sementara menurut keterangannya, mereka diduga tidak pernah memperpanjang paspor Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, Filipina, selama sekitar 15 tahun berada di negara tersebut.
“Perlu dipertanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan KTP, KK, dan paspor Indonesia di Pontianak, sementara mereka tidak pernah memperpanjang paspor di KBRI Manila,” ungkap RDT.
Menurut RDT, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama terkait kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pengurusan administrasi setelah ketiganya kembali ke Indonesia.
Ia mempertanyakan apakah dalam proses pengurusan dokumen di Pontianak, ketiganya dapat menunjukkan dokumen perjalanan, surat pindah, serta dokumen lain yang diperlukan untuk menjelaskan riwayat keberadaan dan perpindahan mereka dari Filipina ke Indonesia.
“Bagaimana mereka bisa mendapatkan paspor, KK, dan KTP di Pontianak tanpa bukti dokumen surat pindah yang lengkap dari Filipina? Ini yang perlu dijelaskan,” tegasnya.
Dugaan Jalur Tidak Resmi Perlu Ditelusuri
RDT juga menduga proses penerbitan dokumen kependudukan dan paspor ketiganya di Pontianak dilakukan melalui jalur yang tidak resmi.
Dugaan tersebut, menurutnya, perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap berkas permohonan, persyaratan administrasi, serta mekanisme penerbitan dokumen yang digunakan saat itu.
Ia turut menyoroti persoalan dokumen terkait status kewarganegaraan. Menurut RDT, apabila terdapat kewajiban administrasi berupa surat perubahan atau penegasan status kewarganegaraan, keberadaan dokumen tersebut harus dipastikan sebelum penerbitan paspor Indonesia dilakukan.“Pengurusan paspor tanpa dokumen surat pergantian warga negara itu ilegal,” ujar RDT.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan dari sumber. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun hukum dalam penerbitan dokumen harus didasarkan pada pemeriksaan berkas dan penjelasan instansi yang berwenang.
Dukcapil dan Imigrasi Diharapkan Beri Penjelasan
Atas persoalan ini, RDT meminta instansi terkait menelusuri proses penerbitan KTP dan KK di Pontianak, termasuk dasar administrasi yang digunakan ketika ketiga bersaudara tersebut mengurus dokumen kependudukan.
Selain itu, pihak Imigrasi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat penerbitan paspor Indonesia ketiganya, persyaratan yang dipenuhi, serta dokumen pendukung yang menjadi dasar penerbitannya.
Penelusuran tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mengenai riwayat perjalanan ketiganya, masa berlaku paspor sebelumnya, serta kelengkapan dokumen yang digunakan ketika kembali mengurus administrasi sebagai warga negara Indonesia.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai proses penerbitan dokumen melalui jalur tidak resmi tersebut masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada L.N.T., R.N.T., dan I.N.T., pihak keluarga, instansi Dukcapil di Pontianak, serta kantor Imigrasi terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.





