Kanalsulawesi.com, Bolsel – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid meminta Inspektorat Daerah memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Hal itu disampaikan Deddy saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Hotel Quality Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, semakin besarnya alokasi anggaran yang mengalir ke desa harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. Dengan demikian, anggaran desa dapat dikelola secara tepat dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau *early warning system* serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, para pejabat pimpinan tinggi pratama Pemkab Bolsel serta peserta kegiatan.
Deddy meminta pelaksanaan *coaching clinic* tidak sekadar menjadi forum peningkatan kapasitas, tetapi mampu memperkuat empat fokus utama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Keempat fokus tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital pengawasan, pengawalan pengadaan barang dan jasa desa, penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta camat.
Selain itu, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Bolsel mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan akuntabel.
Wabup juga menargetkan penguatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah *owner of risk* di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujar Deddy.
Ia juga meminta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bekerja dengan mengedepankan integritas, dedikasi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, Inspektorat diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi benar-benar hadir sebagai *strategic partner* pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan menekankan pentingnya penguasaan tiga aspek utama bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ketiga aspek tersebut yakni tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Heru mengatakan, auditor harus memahami aturan dan sistem pemerintahan desa, sekaligus mampu mengidentifikasi titik-titik kritis dan berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk melalui pelaksanaan uji petik.
Ia juga mendorong para auditor untuk menguasai aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurutnya, penguasaan sistem tersebut dapat membantu auditor mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” jelas Heru.
Heru turut mengingatkan auditor agar terus meningkatkan kompetensi dan wawasan. Kebiasaan membaca serta belajar, menurutnya, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan sehingga fungsi APIP dapat dijalankan secara optimal.
