Kanalsulawesi.com, Bolsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp13,8 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026.
Tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolsel dengan agenda Pembicaraan Tingkat II atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bolsel, Jumat (14/8/2026), dan dihadiri langsung Bupati Bolsel Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur legislatif.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru mengatakan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Tambahan anggaran ini akan kita fokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Iskandar.
Sejumlah program yang menjadi sasaran alokasi tambahan anggaran tersebut antara lain revitalisasi jalan, alokasi dana desa, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyediaan cadangan beras.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Sangadi, penyesuaian BPJS, serta penambahan dokter spesialis jantung guna memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemkab Bolsel mengalokasikan anggaran untuk perbaikan asrama mahasiswa Bolsel di Gorontalo, pengadaan perlengkapan siswa SMP, beasiswa akhir studi, serta program anak asuh.
Perhatian juga diberikan terhadap keberlanjutan tenaga ASN PPPK Paruh Waktu. Bupati menyampaikan adanya perpanjangan masa kontrak hingga Desember 2026, disertai penyesuaian tambahan gaji sebesar Rp250 ribu per bulan mulai Oktober hingga Desember 2026.
“Kita berharap kebijakan ini dapat memberikan kepastian dan mendukung kesejahteraan para PPPK Paruh Waktu,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 harus berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan tepat sasaran.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran agar setiap program yang dibiayai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita kawal bersama agar anggaran ini benar-benar memberikan manfaat dan mendorong kemajuan daerah,” tutur Iskandar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bolsel.
Rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan pengajuan Ranperda inisiatif pemerintah daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, Sangadi, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bolsel.
