Kanalsulawesi.com,kotamobagu – Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menyampaikan bahwa penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2026 akan dilaksanakan setelah seluruh proses tahun berjalan selesai.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Hari Massi, yang menjelaskan bahwa pada periode 2025–2026 saat ini masih terdapat penerbitan tahunan PIP yang berada dalam tahap proses aktivasi.
Menurutnya, aktivasi PIP dilakukan oleh pihak sekolah melalui aplikasi PIP yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa penerima masih aktif bersekolah, memenuhi kriteria kelayakan, serta tidak mengalami perpindahan sekolah.
“Seluruh data yang diaktivasi disesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jika siswa dinyatakan masih aktif, layak, dan tidak mengalami perubahan status, maka sekolah akan melakukan aktivasi kembali sebagai bentuk verifikasi bahwa siswa tersebut masih memenuhi syarat sebagai calon penerima PIP tahun 2026,” jelasnya.
Sementara itu, bagi siswa yang telah menerima PIP, Dinas Pendidikan mengimbau agar dana bantuan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan siswa, bukan untuk kebutuhan lain di luar pendidikan.
“Dana PIP diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sekolah, seperti seragam, perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar, serta alat tulis,” tegas Hari Massi.
Ia menambahkan, Program Indonesia Pintar diharapkan mampu menekan hambatan ekonomi yang selama ini memengaruhi angka partisipasi sekolah, mengingat faktor sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kehadiran dan keberlanjutan pendidikan siswa.
Dengan adanya bantuan pemerintah, baik yang diterima langsung oleh siswa maupun melalui dukungan pemerintah pusat, diharapkan semangat siswa untuk terus bersekolah dapat semakin meningkat.
“Saat ini angka partisipasi sekolah menunjukkan tren yang positif dan diharapkan dapat terus terjaga dengan mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Data angka partisipasi sekolah juga akan diminta sebagai bahan evaluasi ke depan,” pungkasnya.
