Kanalsulawesi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulut di ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (29/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, SH, MH, serta dihadiri Ketua DPRD Sulut, PJ Sekprov Sulut Tahlis Gallang, S.IP, MM, Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru serta bupati/wali kota se-Sulut, anggota DPRD, dan Tim TAPD dari seluruh daerah.
Dalam laporan pembuka, PJ Sekprov Tahlis Gallang menyampaikan, bahwa evaluasi realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025 dinilai cukup baik.
Ia menekankan tujuan rapat ini adalah mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja anggaran, menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan pusat, serta memastikan alokasi anggaran TKD dan dana desa tepat sasaran untuk tahun 2026.
“Penyusunan APBD 2026 harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar pelayanan dasar,” ujarnya.
Gubernur Yulius Selvanus dalam arahannya menegaskan, pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD 2026.
“Kehadiran para ketua DPRD se-kabupaten/kota dalam rapat ini bertujuan agar kedua unsur saling memahami dan mendukung program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung RPJMD Sulut 2025–2029 yang memuat visi, delapan misi, dan 17 program unggulan. Untuk RKPD 2026, Pemprov menetapkan delapan prioritas pembangunan.
“Antara lain peningkatan ekonomi dan investasi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial,” tuturnya.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa transfer ke daerah (TKD) pada 2026 diproyeksikan mengalami pengurangan dibanding 2025. Hal ini berdampak pada anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemerintah daerah wajib bersinergi dalam menyusun program prioritas, karena tahun 2026 ada delapan agenda nasional yang menjadi perhatian, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan UMKM dan investasi global,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penguatan BUMD, pengendalian belanja, serta pemanfaatan dana desa untuk mendukung sasaran RKPD. Ia juga memastikan isu pemotongan anggaran akan dibahas langsung dengan Presiden dan BPK pada Oktober mendatang.
“Pengurangan anggaran jangan membuat kita pesimis. Hal ini akan kita diskusikan dengan Presiden agar ada solusi yang tepat untuk Sulut,” tambahnya.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, turut menambahkan masukan terkait penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan.
“Agar hal ini bisa diperjuangkan oleh Gubernur kepada Presiden,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Ketua DPRD Bolsel, Sekda M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, Plh Asisten III, Kepala BPKPD beserta jajaran, serta Kabag Hukum.
