KanalSulawesi.Com,KOTAMOBAGU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara dan PWI Kota Kotamobagu menegaskan tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Wartawan Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Kota Kotamobagu.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai rencana aksi demonstrasi terkait dugaan tekanan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara terhadap seorang wartawan.
Ketua PWI Sulawesi Utara, Sintya Bojoh, menegaskan bahwa rencana demonstrasi tersebut bukan merupakan agenda resmi organisasi PWI.
“PWI tidak menggelar maupun terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan Wartawan BMR di Kota Kotamobagu,” tegas Sintya.
Menurutnya, PWI Sulut tidak pernah mengeluarkan instruksi ataupun memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk melaksanakan demonstrasi atas nama organisasi.
Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang membawa nama PWI harus berdasarkan keputusan organisasi serta melalui koordinasi dengan struktur kepengurusan yang sah.
“Setiap kegiatan yang membawa nama PWI harus berdasarkan keputusan organisasi serta melalui koordinasi dengan struktur kepengurusan yang sah,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua PWI Kota Kotamobagu, Koni Balamba, S.Sos. Ia membenarkan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi tersebut.
“PWI Kotamobagu tidak menggelar dan tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi Aliansi LSM dan Wartawan BMR. Itu bukan agenda resmi organisasi PWI,” ujar Koni.
Meski demikian, Koni menegaskan bahwa PWI Kotamobagu tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
“Kami tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
PWI Sulut dan PWI Kotamobagu kembali menegaskan bahwa rencana demonstrasi tersebut merupakan agenda Aliansi LSM dan Wartawan BMR, bukan kegiatan resmi organisasi PWI.
Terkait dugaan tekanan terhadap seorang wartawan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara, PWI berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan pers, profesionalisme, serta supremasi hukum.
PWI juga mengingatkan pentingnya membedakan sikap dan kegiatan kelompok atau aliansi tertentu dengan keputusan resmi organisasi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. **
