Kanalsulawesi.com, Bolsel – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menyambut positif rencana kolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan lingkungan hidup.
Respons positif tersebut membuka peluang terbangunnya sinergi strategis antara institusi penegak hukum dan organisasi profesi wartawan, khususnya dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada aparatur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.
Kajati Sulut menyatakan kesiapannya menerima undangan resmi dari PWI Bolsel untuk membahas lebih lanjut bentuk dan mekanisme kerja sama yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan.
Program kolaborasi yang diusulkan menyasar sejumlah unsur penyelenggara pelayanan publik, mulai dari kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat pemerintah daerah.
“Kami siap berkolaborasi. Silakan disampaikan undangan secara resmi agar program yang direncanakan dapat dibicarakan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pendampingan dan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintahan,” demikian inti pernyataan Kajati Sulut.
Menurutnya, peningkatan pemahaman hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui edukasi dan pendampingan hukum, aparatur pemerintahan diharapkan dapat memahami ketentuan administrasi serta mekanisme penggunaan anggaran secara tepat, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
PWI Bolsel Dorong Edukasi Hukum dan Perlindungan Aparatur
Sementara itu, Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda menjelaskan, bahwa gagasan kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan edukasi hukum secara langsung kepada para penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Viko, kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah merupakan kelompok yang membutuhkan pemahaman hukum memadai, mengingat besarnya tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ingin para kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah memahami aturan pengelolaan anggaran. Jangan sampai mereka takut menjalankan program hanya karena khawatir melakukan kesalahan administrasi. Anggaran harus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Viko.
Ia menegaskan, pendampingan hukum bukan dimaksudkan untuk melindungi penyimpangan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar aparatur pemerintahan dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yang kita dorong adalah pencegahan. Jangan menunggu ada persoalan hukum baru dilakukan pembinaan. Lebih baik sejak awal mereka diberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Selain edukasi pengelolaan anggaran, Viko juga menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan agar tidak mudah menjadi sasaran intimidasi maupun dugaan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum (APH).
“Kami juga ingin Kejati Sulut hadir memberikan pemahaman kepada kepala desa dan pengelola anggaran tentang bagaimana menghadapi oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi atau pemerasan. Mereka harus tahu hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar,” tegasnya.
Ia menilai, keterlibatan Kejati Sulut sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi hukum akan memberikan nilai tambah karena aparatur pemerintahan dapat memperoleh penjelasan langsung dari institusi yang memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum.
Perlindungan Burung Maleo Turut Diusulkan
Tidak hanya menyasar persoalan tata kelola pemerintahan, PWI Bolsel juga mengusulkan agar kerja sama tersebut mencakup upaya perlindungan burung Maleo, satwa endemik Sulawesi yang menjadi salah satu kekayaan hayati kebanggaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Viko menilai, pelestarian Maleo tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan konservasi, tetapi juga membutuhkan edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga satwa yang dilindungi.
“Maleo adalah kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Kami ingin mendorong kolaborasi yang juga menyentuh aspek perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat Maleo hidup di habitat alaminya,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk institusi penegak hukum dan insan pers, sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati daerah.
Viko Apresiasi Keterbukaan Kajati Sulut
Di sisi lain, Viko Karinda menyampaikan apresiasi atas respons positif dan keterbukaan Kajati Sulut terhadap gagasan kolaborasi yang disampaikan PWI Bolsel.
Ia mengaku sempat pesimistis rencana kerja sama tersebut dapat diwujudkan. Namun, sikap terbuka dan antusiasme Kajati Sulut setelah menerima gagasan tersebut semakin memperkuat optimisme PWI Bolsel untuk merealisasikan program bersama.
“Terus terang, awalnya saya sempat berpikir program ini sulit berjalan. Tetapi setelah melihat langsung antusiasme, keterbukaan dan kebaikan hati Bapak Kajati Sulut, saya justru semakin optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi Bolsel,” kata Viko.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian undangan resmi serta penyusunan agenda kegiatan bersama.
“Kami tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi seremonial. Harus ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian dan pemahaman hukum bagi aparatur, mendorong penyerapan anggaran yang tepat sasaran, serta menjaga kekayaan alam daerah,” tambahnya.
Viko juga menegaskan bahwa PWI Bolsel berkomitmen mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah, tanpa meninggalkan independensi dan fungsi kontrol sosial pers.
“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi. Ketika ada peluang membangun daerah melalui kolaborasi yang positif, tentu PWI Bolsel siap mengambil peran,” pungkasnya.
